Oleh Oleh dari Blitar

Berkunjung ke Blitar tentu kita akan teringat sang Proklamator Ir. Sukarno, ya disanalah Presiden RI pertama itu dimakamkan, akan tetapi kunjungan komisi B bersama Dinas Pekerjaan Umum ke Blitar tanggal 4-6 /09 bukan dalam rangka berziarah ke makam beliau meskipun kami sempat berziarah kesana. Ada hal yang cukup menarik bagi komisi B dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Pemalang berkunjung kesana karena prestasi perolehan penghargaan adipura oleh Pemerintah Pusat karena kebersihan kota berikut pengelolaan sampahnya.

Sampah memang dimana-mana mendatangkan persoalan yang cukup komplek tak terkecuali Pemalang. Oleh karenanya kita perlu berguru atau ngangsu kaweruh kepada daerah-daerah yang telah berhasil menanganinya dan ternyata Blitar memang layak untuk dicontoh dalam penanganannya.

Ada beberapa hal yang menarik untuk bisa kita jadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan kita dalam menangani persampahan di Pemalang.

1. Satuan Kerja yang menangganinya

Dengan diberlakukannya SOTK yang berjalan efektif satu tahun yang lalu, nampaknya perlu dikaji ulang tentang siapa yang lebih pas menanganinya. Menurut hemat saya Bidang Tata Kota dan Pedesaan yang sebelumnya Subdin Kebersihan dan Pertamanan tidak relevan lagi menangani persampahan karena nama itu menggambarkan tupoksinya, sehingga Bidang tata kota dan pedesaan dapat lebih optimal dan fokus dalam pengendalian dan penataan kota dan desa, sedang sampah akan lebih tepat dikelola oleh Lingkungan Hidup (LH) karena sampah erat kaitannya dengan pencemaran dan dampak lingkungan.

2. Tempat Pembuangan Akhir

Karena sampah ini dikelola oleh Bidang yang menurut saya kurang tepat menjadikan pengelolaan sampah menjadi tidak integreted. TPA kita, mungkin karena namanya sebagai tempat pembuangan akhir maka tidaklah kemudian memikirkan dampak lingkungan disekitarnya, ketika sampah sudah terbuang di TPA maka selesailah pekerjaan kita, padahal dari sampah banyak hal yang harus dikelola baik dari dampak lingkungan hingga pemanfaatannya sebagai kompos dan lain sebagainya. Oleh karenanya apa yang dilakukan di Blitar perlu kita contoh mengubah nama menjadi Tempat Pengolahan Akhir disingkat TPA. Karena tempat pengolahan maka sampah itu diperlakukan sebagaimana bahan baku sebuah produk. Sehingga sampah itu dikelola menjadi sesuatu yang berguna dan dapat menyerap banyak tenaga kerja seperti kompos, bahan daur ulang dan lain sebagainya.

3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Kini telah banyak teknologi tepat guna untuk mengolah sampah, mengapa kita tidak berfikir bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelolanya, hal ini tentu akan berdampak pada efisiensi anggaran dan penyediaan sumber daya manusianya.

4. Alokasi Anggaran

Perlu ada pengalokasian anggaran yang memadahi dalam mengelola kebersihan dan persampahan ini sehingga kota yang bersih yang kita cita citakan dapat kita wujudkan. Bayangkan saja pemkot Blitar menyediakan anggaran kurang lebih 8 M untuk mengelola sampah ini, hal ini menunjukan keseriusan pemkot Blitar untuk mewujudkan Kota Bersih dan Sehat sesuai dengan Visinya.

5. Peran serta Masyarakat

Pemerintah kota Blitar telah berhasil melakukan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi menciptakan kota yang bersih. Di awal program pemkot memilih satu kecamatan sebagai pilot project dalam program partisipasi masyarakat mewujudkan kota bersih. Pengelolaan sampah ternyata telah dilakukan sejak dari produksen sampah yaitu rumah tangga. Masing-masig rumah dibagi kantong plastik secara gratis dua warna, satu warna untuk sampah basah dan satu warna lagi untuk sampah kering selama satu bulan penuh. Langkah ini ternyata membuahkan hasil sehingga diterapkan pada kecamatan-kecamatan lainnya dan sekarang masyarakat mengadakan kantong plastik secara swadaya. Saya kira langkah cerdas ini perlu ditiru oleh pemda Pemalang.

6. Kerjasama Semua Pihak

Saya kira faktor yang terakhir inilah sebagai penentu dari sebuah keinginan bersama yang menyamakan gerak langkah bersama, tidak saling berpangku dan menyalahkan orang lain.